Derita Orang Tua di Balik Kesuksesan Anak

Judul di atas mungkin bertentangan dengan pernyataan
“semua orangtua pasti bahagia melihat anaknya sukses”. Namun bila kita mau membuka mata, maka kenyataan itulah yang terjadi di negeri kita, Indonesia. Orangtua memang bahagia melihat anaknya berhasil, namun dibalik itu semua,
orangtua harus memeras otak,
membanting tulang demi keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Tegakah anak melihat betapa menderitanya orangtua untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini? Coba balik pertanyaan itu. Tegakah orangtua melihat anaknya stress menjadi pengangguran? Inilah hal yang harus kita pikirkan bersama.

Pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan seseorang. Pendidikan menjadi suatu prioritas dalam program andalan pemerintah melalui kebijakan yang tertulis dalam UU No.20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan  tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bila merujuk pada pernyataan tersebut,
sebenarnya konsep pendidikan dari penguasa negeri ini sudah ideal. Namun bagaimana praktiknya saat ini? Jauh.

Pemerintah telah menganggarkan 20% APBN untuk biaya pendidikan, namun yang benar-benar dimanfaatkan hanya 2-5% saja. Lalu kemana 15% sisanya? Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digembar-gemborkan dapat menyokong kebutuhan pendidikan dasar masyarakat kalangan bawah, nyatanya masih kurang. Memang biaya SPP dan uang gedung sudah ditalangi BOS, tapi sekolah tanpa buku dan seragam adalah omong kosong. Mereka masih harus membayar biaya buku dan seragam yang jumlahnya tidak sedikit. Isu-isu sekolah gratis hanyalah harapan hampa bagi masyarakat. Kalau pun ada sekolah gratis, fasilitasnya hanya seadanya.

Pendidikan di Indonesia telah lebih maju daripada tahun-tahun sebelum reformasi, yang masih membatasi gerak pendidikan. Saat ini sekolah-sekolah negeri bertaraf nasional (SSN) bahkan internasional (SBI) telah dirintis. Hal ini justru membuat jurang kesenjangan semakin dalam karena biayanya jauh lebih mahal daripada sekolah biasa. Alasan utamanya adalah untuk memberikan fasilitas terbaik pada peserta didik agar tercipta manusia yang bermutu tinggi. Lalu, bagaimana dengan output pendidikan taraf internasional? Sampai saat ini belum diketahui apa timbal balik nyata bagi pembangunan di masyarakat. Pendidikan seakan-akan dikomesialisasikan, dijadikan alat untuk pencitraan penguasa semata. Maka sebutan SBI bukan merujuk pada tarafnya, namun tarifnya, Sekolah Bertarif Internasional.

Itu baru pendidikan dasar. Lebih jauh lagi bila kita tengok pendidikan di Perguruan Tinggi. Fenomena perguruan tinggi telah banyak dibahas di berbagai pemberitaan di media, mulai dari kurikulum hinga pembiayaannya. Biaya perguruan tinggi yang melangit membuat masyarakat berpikir bahwa kuliah hanya untuk mereka yang berduit. Isu-isu privatisasi perguruan tinggi negeri, dimana PTN bisa mencari dana sendiri dari berbagai pihak, semakin meyakinkan masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Padahal, banyak perusahaan menyaratkan minimal lulusan sarjana untuk perekrutan pegawainya. Sarjana pun, kalau tidak kreatif, akan susah mencari pekerjaan. Hal ini tentu saja berimplikasi buruk pada perekonomian Indonesia. Angka pengangguran dan kriminalitas meningkat, kemiskinan semakin merajai bumi yang katanya kaya raya ini, dan otomatis beban negara pun semakin berat.

Mahalnya pendidikan di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan kualitas individu yang signifikan. Banyak orang pintar di negeri ini, namun mereka tidak cerdas. Doktrin yang secara tidak langsung ditanamkan sejak pendidikan dasar, yaitu sekolah untuk mencari pekerjaan, telah membunuh kreatifitas peserta didik. Berbagai cara dihalalkan untuk segera lulus, mendapat ijasah, kemudian memperoleh pekerjaan pada lini-lini yang strategis untuk memperkaya diri. Akibatnya jual beli ijasah, jual beli gelar, bahkan jual beli nilai bukan menjadi hal yang tabu. Hati nurani mereka kalahkan hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Inilah yang menyebabkan lingkaran setan korupsi di negara ini tidak pernah bisa teputus. Entah sampai kapan hal ini akan berlangsung kalau tidak ada tindakan dan komitmen nyata dari para pembuat kebijakan.

Sudah semestinya permasalahan pendidikan di Indonesia diselesaikan dengan cara yang cerdas. Pendidikan bukanlah alat pembangun kekuasaan, kekuasaanlah yang seharusnya dapat membangun pendidikan. Pendidikan yang merupakan kebutuhan dan hak setiap individu seharusnya bukan menjadi barang mewah. Dengan terciptanya pendidikan yang terjangkau, maka seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan nikmatnya pendidikan. Orangtua tidak perlu resah memikirkan biaya pendidikan, dan anak-anak pun tidak perlu resah untuk dapat meraih hal terbaik bagi masa depan mereka.

Penulis : Mahayu Fristy